Pasal 5

Dalam hal pemerintah provinsi MENETAPKAN Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi kegiatan Industri Rayon lebih ketat dari Baku Mutu

Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.