Pasal 22

(1) Menteri melakukan penilaian pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup. (2) Penilaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. usulan jenis Usaha dan/atau Kegiatan berisiko tinggi di luar Lampiran I Peraturan Menteri ini; b. usulan dilakukannya Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan; c. rencana Audit Lingkungan Hidup; dan d. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan. (3) untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk tim evaluasi.