Pasal 8

(1) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP Bidang LH didasarkan pada: a. renja KLH; b. rencana kerja pemerintah (RKP); dan

c. petunjuk teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi dan TP Bidang LH. (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP Bidang LH dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku serta asas akuntabilitas pelaporan keuangan setiap SKPD.