Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-ah-01-01 Tahun 2009 tentang DAFTAR PERSEROAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Daftar Perseroan adalah daftar yang memuat data tentang Perseroan.
4. Pemohon adalah orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.
6. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(1) Daftar Perseroan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi mengenai data tentang Perseroan yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

(1) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan oleh Menteri. (2) Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menugaskan kepada Pejabat yang Ditunjuk. (3) Pejabat yang Ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu pendirian Perseroan; d. permodalan Perseroan yang meliputi:

1. modal dasar;

2. modal ditempatkan dan disetor;

3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan

4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya. e. alamat lengkap Perseroan yang meliputi:

5. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;

6. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan

7. kode pos, nomor telepon, dan faksimil. f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;

i. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; l. berakhirnya status badan hukum Perseroan; m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan. (5) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya; b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; c. perubahan alamat lengkap Perseroan; d. pembubaran Perseroan; e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan f. berakhirnya proses likuidasi.

Data tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya: a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan; b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan; c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

(1) Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan SABH.

(2) Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka1 (satu). (3) Format Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat yang Ditunjuk. (4) Nomor urut Daftar Perseroan diberikan bagi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri.

(1) Pejabat yang Ditunjuk wajib menyimpan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. (2) Penyimpanan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SABH dan disimpan dalam penyimpan data tersendiri.

(1) Untuk memperoleh data Perseroan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasannya kepada Pejabat yang Ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti pembayaran biaya untuk memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam Daftar Perseroan.

Pejabat yang Ditunjuk memberikan jawaban atas permohonan untuk memperoleh data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA