Pasal 28

(1) Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun f. penundaan kenaikan pangkat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat pada pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; h. pembebasan jabatan;

i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.