Pasal 2

(1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Pasal 4 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: