Pasal 3

(1) Dalam hal Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia berhalangan, kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat didelegasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Dalam hal Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Kepala Divisi Administrasi.