Pasal 2

(1) Penegasan status kewarganegaraan

diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2015, No.