Pasal 24

(1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan proses Penyesuaian/Inpassing dibebankan kepada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta Uji Kompetensi. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi PNS kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Uji Kompetensi selain PNS di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada instansi pengusul atau pemohon.