Pasal 49

(1) Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penerapan standar Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi; b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; dan c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan. (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.