Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.