Pasal 2

(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan Konsultasi Publik. (2) Dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan. (3) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang- undangan.