Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.