Pasal 109

(1) KSP/KSPPS dan/atau USP/USPPS yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (7) huruf a, Pasal 22 ayat (7) huruf d, Pasal 22 ayat (7) huruf e, Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (11), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5), Pasal 34 ayat (9), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44, Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 63 ayat (6), Pasal 63 ayat (7), Pasal 65 ayat (2), Pasal 68, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (3), Pasal 80 ayat (4), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 96 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 105, Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (5) dikenai sanksi administrasi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis pertama dan kedua; b. penurunan penilaian kesehatan; c. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola; d. pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam

pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau e. penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.