Pasal 18B

Data penerima BPUM pada Tahun Anggaran Sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM dan dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY