Pasal 15

(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan

Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melaksanakan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka pengawasan PB Sektor Perkoperasian. (2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan; b. kegiatan penguatan literasi; dan/atau c. sertifikasi kompetensi. (3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.