Pasal 40

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. permodalan (status perubahan terakhir) yang terdiri atas:

1. modal;
2. komposisi pemegang saham; dan
3. pemusatan dan kepemilikan silang. b. laporan keuangan; c. jumlah pelanggan untuk LPB; d. pengembangan program Siaran yang terdiri atas:
4. uraian waktu Siaran, sumber materi mata acara Siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; dan
5. persentase mata acara Siaran keseluruhan dan pola acara Siaran harian dan mingguan; e. pengembangan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
6. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan

pemancar, jumlah dan jenis studio; dan 2. peta lokasi stasiun Penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan Siaran dan Wilayah Layanan siarannya; f. pelaksanaan penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan untuk LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi yang menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan; g. pemenuhan komitmen penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan IPP; dan h. kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 tidak berlaku bagi LPP dan LPK. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi laporan penyelenggaraan Penyiaran.