Pasal 12

Permohonan IKRAP baru diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan: a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Dihapus c. Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota Organisasi; d. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; e. Fotocopy bukti pembayaran IKRAP.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 FEBRUARI 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY