Pasal 12

(1) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat tetap, penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (2) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat bergerak, penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (3) Keterlibatan masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis.

(4) Keterlibatan Pemerintah Daerah serta masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2010 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR