Pasal 173

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang- undang, termasuk pembahasan rancangan undang- undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang- undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2 Penerimaan Pertimbangan DPD
terhadap Rancangan Undang-Undang