Pasal 21

(1) Keberatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diverifikasi paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya keberatan tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima atau menolak keberatan tertulis yang disampaikan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal keberatan tertulis diterima oleh Menteri, maka penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dibebaskan dari pengenaan Sanksi Denda. (4) Dalam hal keberatan tertulis ditolak oleh Menteri, maka penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dikenakan Sanksi Denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penolakan keberatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.