Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN kebijakan pengelolaan relasi media sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dinas melaksanakan relasi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g melalui pengelolaan relasi dengan media. (3) Pengelolaan relasi dengan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membuat siaran pers; b. melaksanakan kegiatan dengan media terkait pemberitaan yang meliputi:

1. konferensi pers;
2. kunjungan pers;
3. kunjungan ke media;
4. pertemuan dengan pemimpin redaksi;
5. liputan media; dan
6. melakukan klarifikasi pemberitaan, c. melaksanakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan dan/atau non pemberitaan; d. mengelola ruang pers; dan e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dengan media.