Pasal 12

(1) Dinas melaksanakan penyusunan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Dinas membentuk dan MENETAPKAN tim penyusun konten yang mempunyai tugas menyusun dan MENETAPKAN kelayakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam penyusunan konten Dinas dapat mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait kecuali dinyatakan tidak diizinkan oleh tim penyusun konten

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.