Pasal 8

Tindak lanjut apabila seorang penyelenggara berada dalam situasi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. pengurangan (divestasi) kepentingan pibadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
2. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
3. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
4. mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
5. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan/atau
6. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.