Pasal 23
BAB 4 — PENUTUP
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
No.172, 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2019
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
No.172, 2019
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN KSP KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH MULAI IGT Hasil Integrasi IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH IGT (PITTI) ANALISIS PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH REKOMENDASI PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH Produk Hukum dan IGT Yang Telah Disinkronisasai dan Tidak Lagi Terdapat Tumpang Tindih Produk Hukum Dan IGT Hasil Sinkronisasi SELESAI I III II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SINKRONISASI ANTAR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DALAM RANGKA PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
DIAGRAM ALIR TAHAPAN SINKRONISASI KEBIJAKAN SATU PETA
No.172, 2019
I. IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH
VI PEMERINTAH DAERAH MULA I IGT HASILINTEG RASI PENENTUAN IGT YANG AKAN DITUMPANG SUSUNKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN KSP KEMENTERIA N DAN LEMBAGA IDENTIFIKASI DAN PENGGUNAAN ATRIBUT IGT VALIDASI PITTI IDENTIFIKASI SKEMA HASIL TUMPANG SUSUN (OVERLAY) ANALISIS PENYELESAI AN TUMPANG TINDIH II III PENETAPAN PITTI DALAM KEPUTUSAN MENTERI VIII IV V PITTI INPUT HASIL IDENTIFIKASI TIPOLOGI PERUMUSAN TIPOLOGI SETIAP TUMPANG SUSUN (OVERLAY) IGT I VII
No.172, 2019
II. ANALISIS PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN KSP KEMENTERIA N DAN LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH PENENTUAN PRIORITAS SKEMA TUMPANG TINDIH YANG AKAN DISELESAIKAN HASIL PRIORITISASI TUMPANG TINDIH BERDASARKAN KEEMPAT PERUMUSAN REKOMENDASI PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH REKOMENDASI PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN PENYELESAIA N TUMPANG TINDIH I II
No.172, 2019
III. PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DARMIN NASUTION y TIDAK TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN KSP KEMENTERIA N DAN LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH ANALISIS PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH SESUAI TUGAS DAN KEWENANGAN MASING MASING PELAKSANAAN RENCANA AKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI APAKAH PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH DAPAT DISELESAIKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA? ARAHAN STRATEGIS UNTUK PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PENYESUAIAN PRODUK HUKUM DAN/ATAU IGT SESUAI DENGAN RENCANA AKSI PRODUK HUKUM DAN IGT YANG TELAH SINKRON DATA DAN IG KEBIJAKAN SATU PETA BERBAGI DATA IGT HASIL SINKRONISASI SELESAI III II IV V VI YA I