Pasal 4

(1) Berdasarkan pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Hukum menindaklanjuti permohonan Bantuan Hukum. (2) Biro Hukum dapat menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal permohonan: a. tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator; b. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan gugatan kepada Kementerian Koordinator baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; c. Pemohon Bantuan Hukum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa berkaitan dengan tindak pidana khusus korupsi, narkoba, dan terorisme; d. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak kooperatif dalam menyediakan data/dokumen yang berkaitan dengan pokok persolan; dan/atau e. Pemohon Bantuan Hukum sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.