Pasal 10
BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI,
H.R. AGUNG LAKSONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id