Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
2. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah pelaksana tugas Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

Keanggotaan Sub Gugus Tugas terdiri atas Koordinator dan Anggota.

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabat oleh pejabat setingkat eselon I dari Kementerian Agama. (2) Anggota Sub Gugus Tugas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan penegak hukum. (3) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Kementerian Dalam Negeri; g. Kementerian Perindustrian; h. Kementerian Perdagangan; i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; j. Kementerian Kesehatan; k. Kementerian Sosial; l. Kementerian Pemuda dan Olah Raga; m. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; n. Kejaksaan Republik INDONESIA; o. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; p. Komisi Penyiaran INDONESIA; q. Komisi Perlindungan Anak INDONESIA; dan r. Lembaga Sensor Film. (4) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan majelis-majelis agama. (5) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas para ahli yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi. (6) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi. (7) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Keanggotaan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Agama selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

Sub Gugus Tugas bertugas: a. membantu Ketua Harian Gugus Tugas dalam melakukan koordinasi, kerja sama, edukasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; b. memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Ketua Harian Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c. menyusun dan melaksanakan rencana aksi nasional Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi; d. menyiapkan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

(1) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan pencegahan dan penanganan pornografi kementerian/lembaga; b. melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/ lembaga masing-masing; dan d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing kepada Sub Gugus Tugas. (2) Anggota Sub Gugus Tugas yang mewakili majelis-majelis agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menyusun rencana kegiatan tahunan pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing; b. melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing; c. melakukan kerja sama dengan pemerintah/lembaga dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; dan d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing kepada Sub Gugus Tugas. (3) Anggota Sub Gugus Tugas yang mewakili akademisi, praktisi, dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan ayat (6) bertugas: a. membantu Sub Gugus Tugas dalam menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan pornografi; b. membantu Sub Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c. memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Sub Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; d. melakukan pencegahan dan penanganan pornografi secara aktif melalui edukasi, sosialisasi, mediasi, dan/atau advokasi; dan e. membantu Sub Gugus Tugas dalam pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan korban pornografi.

(1) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) bertindak untuk dan atas nama kementerian/lembaga dan majelis agama masing-masing. (2) Anggota Sub Gugus Tugas dari unsur akademisi, praktisi, dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) bertindak untuk dan atas nama pribadi sesuai dengan keahlian dan/atau pengalaman masing-masing.

(1) Sub Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas.

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada anggaran Kementerian Agama. (2) Segala biaya pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi di kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada kementerian/lembaga masing-masing.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI,

H.R. AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id