Pasal 32

(1) Inspektorat Utama melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Intern. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. BPK; b. BPKP;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; d. lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; e. aparat pengawasan intern pemerintah kementerian/lembaga lain; dan f. aparat penegak hukum. (3) Koordinasi dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi, peran dan kewenangan.