Pasal 4

(1) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan. (2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: a. perairan dangkal, merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:

1. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
3. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa;
4. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
5. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur. b. perairan dalam, merupakan perairan dengan kedalaman lebih dari 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:
6. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
7. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
8. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
9. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
10. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan
11. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

(3) Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi/kompetensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) ditetapkan berdasarkan ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).