Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d. (2) Pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan ketentuan harus menjaga kerahasiaan data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.