Pasal 13

(1) Gubernur MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja Dekonsentrasi setelah menerima rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Menteri MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja Tugas Pembantuan berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya setelah menerima rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MENETAPKAN: a. pejabat pembuat komitmen; b. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan c. bendahara pengeluaran.