Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS MUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan, atau drainase.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
4. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana kegiatan Reklamasi di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non- perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(1) Petunjuk teknis penyusunan muatan dokumen Amdal bagi Pelaku Usaha, terdiri dari: a. formulir Kerangka Acuan; b. dokumen Andal; dan c. dokumen RKL-RPL. (2) Petunjuk teknis penyusunan muatan dokumen Amdal bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terdiri dari: a. dokumen Kerangka Acuan; b. dokumen Andal; dan c. dokumen RKL-RPL. (3) Petunjuk teknis penyusunan muatan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Petunjuk teknis penyusunan muatan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam