Pasal 18

(1) Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib melakukan relokasi pemukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan Reklamasi. (2) Relokasi pemukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.