Pasal 69

(1) Disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik. (2) Disinsentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik. (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.