Pasal 6

(1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan: a. Bantuan Hukum Litigasi:

1. yang mengarah pada proses peradilan, untuk penerima Advokasi Hukum: a) Menteri; b) mantan Menteri; c) Sekretaris Jenderal; d) staf ahli; e) staf khusus; f) direktur dan pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan; g) pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan/atau h) mantan Pegawai KKP di lingkungan Sekretariat Jenderal.

2. dalam proses peradilan; dan

3. setelah putusan pengadilan. b. Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk penerima Advokasi Hukum:

4. Menteri;

5. mantan Menteri;

6. Sekretaris Jenderal;

7. staf ahli;

8. staf khusus;

9. direktur dan pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

10. pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan/atau

11. mantan Pegawai KKP di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan: a. Bantuan Hukum Litigasi yang mengarah pada proses peradilan, untuk penerima Advokasi Hukum:

12. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan;

13. pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan; dan/atau

14. mantan Pegawai KKP di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan. b. Bantuan Hukum Nonlitigasi, untuk penerima Advokasi Hukum:

15. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan;

16. pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan; dan/atau

17. mantan Pegawai KKP di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan.