Pasal 48

pasal.id

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K diterbitkan.