Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD. (2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas.