Pasal 7

Hasil pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digunakan sebagai: a. pedoman bagi setiap pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas; dan b. bahan masukan bagi unit organisasi untuk merumuskan kebijakan, meliputi:

1. penyusunan peta jabatan;
2. penyusunan peringkat jabatan dengan menggunakan metode Hay Point atau metode lain yang ditetapkan;
3. penataan organisasi;
4. penyusunan standar operasional prosedur;
5. ABK; dan/atau
6. pengelolaan sumber daya manusia.