Pasal 6

Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan antara lain dengan pertimbangan: a. indikasi PNBP dipungut tanpa dasar hukum pemungutan; b. indikasi PNBP dipungut di luar besaran tarif yang ditetapkan; c. indikasi penyetoran PNBP yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. indikasi penggunaan langsung terhadap sebagian maupun seluruh PNBP; dan e. indikasi potensi PNBP yang tidak dipungut. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: