Pasal 2

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan berwenang melakukan penindakan atas barang yang berdasarkan Bukti Permulaan diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara. (2) Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: a. kejahatan di bidang pencucian uang; b. kejahatan di bidang pendanaan Terorisme; c. kejahatan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual; e. kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; f. kejahatan di bidang benda cagar budaya; dan/atau g. kejahatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan ke dalam Kejahatan Lintas Negara. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut; b. pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang; c. penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan/atau d. penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut. (4) Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi intelijen yang berasal dari kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara; dan/atau

b. hasil pengelolaan informasi oleh Pejabat Bea dan Cukai yang telah divalidasi oleh kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.