Pasal 17

(1) Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (2) Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau b. penyelesaian kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor ditunda oleh Direktorat Jenderal Anggaran.