Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI;
3. Anggota Polri;
4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
5. Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
6. Wakil Menteri;
7. Staf Khusus di lingkungan Kementerian;
8. Hakim Ad hoc; dan
9. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
10. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
11. Gubernur dan Wakil Gubernur;
12. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.