Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai, terbatas, dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan.