Pasal 20

(1) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

negara dan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bagi satuan kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional INDONESIA dan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara; dan b. bagi satuan kerja Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri, mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada perwakilan republik INDONESIA di luar negeri dan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.