Pasal 42

(1) Rekomendasi Majelis disampaikan secara tertulis kepada: a. Direktur atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa:

1. pemulihan; atau
2. sanksi peringatan tertulis. b. Sekretaris Direktorat Jenderal, dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa:
3. sanksi pembebastugasan;
4. sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; atau
5. penerusan adanya indikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerima rekomendasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mengeluarkan surat pemberitahuan pencabutan larangan penerimaan tugas di bidang Penilaian bagi Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa.