Pasal 38

(1) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyebutkan tidak adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Penilai Direktorat Jenderal, Direktur atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Penilai Direktorat Jenderal yang diperiksa, mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan. (2) Penilai Direktorat Jenderal yang menjadi pihak terperiksa pada pemeriksaan, dapat kembali menerima penugasan di bidang Penilaian setelah menerima surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan.