Pasal 6

Dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan/atau kewajiban sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pajak:

1. menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;

2. menyediakan layanan pendaftaran peserta billing;

3. menyediakan layanan pembuatan kode billing;

4. menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system);

5. membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan;

6. melaksanakan tugas sebagai operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur MPN. b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

7. menunjuk Bank/Pos Persepsi yang menjadi peserta uji coba;

8. melakukan pengawasan terhadap Bank/Pos Persepsi;

9. menyediakan data billing yang telah dibayar. c. Pusintek: www.djpp.kemenkumham.go.id

10. menyediakan jaringan dan infrastruktur back up data MPN;

11. memelihara jaringan dan infrastruktur back up data MPN. d. Bank/Pos Persepsi:

12. dapat menyediakan jasa layanan pendaftaran peserta billing bagi Wajib Pajak;

13. dapat menyediakan jasa layanan pembuatan kode billing bagi Wajib Pajak;

14. menerima pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system);

15. melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system). e. Wajib Pajak:

16. melakukan pendaftaran peserta billing satu kali untuk pertama kali;

17. melakukan pengisian data setoran pajak dalam rangka memperoleh kode billing; dan 3) melakukan pembayaran berdasarkan kode billing.