Pasal 28

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang– kurangnya memuat: a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang– kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang- kurangnya memuat:

1. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
3. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; e. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya; f. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan g. foto BMN. (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. www.djpp.kemenkumham.go.id