Pasal 20

(1). Pergeseran rincian anggaran belanja dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. (2). Pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan penugasan atau pelimpahan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151